peta hukum laut indonesia 3 mil

Bagi Indonesia Melalui Konfrensi PBB tentang Hukum Laut Internasional ke-3 tahun 1982, pokok-pokok negara kepulauan berdasarkan Archipelago Concept negara Indonesia diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS 1982 (United Nation Convention on the Law of the Sea) atau konvensi PBB tentang Hukum Laut. Indonesia meratifikasi Unclos 1982 melalui UU 7 ...

Laut teritorial sebagai bagian dari wilayah negara:12 mil-laut; 2. Zona tambahan dimana negara memiliki yurisdiksi khusus: 24 mil-laut; 3. Zona ekonomi eksklusif:200 mil-laut; 4. Landas kontinen: antara 200–350 mil-laut atau sampai dengan 100 mil-laut dari isobath (kedalaman) 2.500 meter.

Laut Nusantara yaitu Laut dan selat yang berada diantara pulau-pulau di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Laut Teritorial ialah lajut laut (maritime belt) yang lebarnya 12 mil yang dihitung dari garis-garis dasar yang mehubungkan titik-titik terluar dari pulau Indonesia yang terluar (Pulau Enggano, Pulau Nias, Pulau Rote, Pulau Marotai dsb).

3. Indonesia memiliki 3 alur laut kepulauan indonesia (ALKI). Dampak positif yang diperoleh indonesia yaitu …. A. sebagai ancaman kedaulatan bangsa dan negara B. tumbuhnya rasa memiliki kelautan Indonesia C. meningkatnya kejahatan laut seperti perompak D. sebagai jalur pelayaran dunia yang dapat meningkatkan perekonomian nasional

Ketegasan mengenai lebar laut teritorial sejauh 12 mil dari garis pangkal. Memuat konsepsi baru di bidang hukum seperti negara kepulauan, ZEE, ahli teknologi kelautan, dasar samudera dalam, laut, negara tertutup, dan negara setengah tertutup. Diberlakukannya hukum laut internasional ini merupakan hasil pemikiran berdasarkan masalah pembagian ...

Dalam pertumbuhan hukum laut internasional berikutnya, sejarah perkembangan hukum laut internasional telah mencatat sutu peristiwa penting, yaitu pengakuan Paus Alexander VI pada tahun 1493 atas tuntutan Spanyol dan Portugal, yang membagi samudera di dunia untuk kedua negara itu dengan batasnya garis meridian 100 leagues (kira-kira 400 mil laut ...

Gambar. 1 Peta Indonesia saat baru merdeka, wilayah laut teritorial Indonesia hanya 3 mil dari masing-masing pulau pada saat surut terendah (warna biru). Selebihnya merupakan

Republik Indonesia adalah Negara kepulauan berwawasan nusantara, sehingga batas wilayah di laut harus mengacu pada UNCLOS (United Nations Convension on the Law of the Sea) 82/ HUKLA (Hukum laut) 82 yang kemudian diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985. Indonesia memiliki sekitar 17.506 buah pulau dan 2/3 wilayahnya berupa lautan.

sumber badan keamanan laut; peta kewenangan penegakan hukum di laut MNOL, Enskiklopedia Maritim – Indonesia memiliki 13 lembaga pemangku kepentingan laut. Dari jumlah tersebut terdiri dari 7 lembaga yang mempunyai satuan tugas (Satgas) patroli di laut dan 6 lembaga lainnya yang tidak memiliki satuan tugas patroli di laut.

Setelah Indonesia merdeka tetapi sebelum terjadinya pembaharuan hukum atas laut wilayah negara RI masih mendasarkan diri kepada TZMKO 1939, yang menetapkan bahwa perairan daerah jajahan Hindia-Belanda wilayah lautnya meliputi sejauh 3 mil laut yang diukur dari garis dasar, dan ditentukan pada waktu air surut dari masing-masing pulau, selain itu ...

Pada 1982, Konvensi Hukum laut PBB ke-III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982) mengakui deklarasi itu. Baca juga: Daftar Laut Indonesia dan Manfaat Laut. Barulah muncul Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 untuk mempertegas aturan dari PBB yang menyatakan Indonesia negara kepulauan.

Ketentuan TZMKO-1939 tersebut dirasa sangat merugikan negara RI yang baru berdiri pada saat itu, karena Indonesia hanya memiliki laut wilayah sejauh 3 mil-laut saja, sehingga antara pulau-pulau Indonesia yang berjumlah 13.000 lebih menjadi terpisah-pisahkan oleh …

Batas laut teritorial adalah abtas perairan laut suatu negara yang diukur dari pantai terluar ataupun pulau terluar denga jarak 12 mil (19,3 km) ke laut lepas. Namun jika terdapat dua negara atau lebih yang mengalami Proses Interaksi Sosial akan menguasai satu lautan tersebut maka akan ditarik sama jauhnya dari masing-masing negara.

Ordonnantie (TZMKO), wilayah laut Indonesia, hanya 3 mil dari garis batas pantai pulau. Artinya, perairan diantara pulau-pulau yang jaraknya lebih dari 3 mil adalah laut Internasional. Wilayah teritorial Indonesia didasarkan TZMKO sangat kecil, dan banyak kapal-kapal asing berlalu-lalang diantara pulau-pulau Indonesia.

2. Sesuai dengan Hukum Laut Internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982, wilayah laut Indonesia dapat dibedakan tiga macam, yaitu: 1) Zona Laut Teritorial. a. Batas laut Teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. b.

Deklarasi ini menyudahi kesulitan yang dialami Indonesia akibat kepemilikan laut yang hanya 3 mil dari garis pantai. Sehingga memisahkan antarpulau di Indonesia dengan kawasan laut internasional. Ir. Djuanda berupaya membawa Indonesia untuk menganut prinsip-prinsip negara kepulauan yang saat itu tidak dipergunakan oleh negara manapun.

Luas total wilayah indonesia hampir mencapai 2 juta kilometer persegi. Indonesia terbentang seoanjang 3.977 mil dengan luas lautan sekitar 3.273.810 km². Pada peta, wilayah laut indonesia semakin luas. Peta buta batas wilayah provinsi. Pada pertengahan juli 2017, peta wilayah laut indonesia diperbaharui.

Berdasarkan yang sesuai dengan hukum laut internasional yang mana hal tersebut telah disepakati oleh PBB, bahwa telah ditetapkan batas wilayah laut Indonesia menurut dari konvensi hukum laut PBB batas wilayah laut Indonesia terbagi menjadi 3 antara lain Zona laut teritorial, Zona landas kontinen, dan yang ketiga adalah Zona Ekonomi eksklusif ...

Kewajibannya, yaitu menghormati lalu lintas damai di laut/lautan. Ketiga batas wilayah negara maritim tersebut sesuai dengan Hukum Laut Internasional yang telah disepakati PBB pada 1980. Wilayah Indonesia, baik batas teritorial, landas kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif merupakan kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.

Sebagai warisan wilayah Hindia Belanda sampai pada tahun akhir 50an,wilayah perairan Indonesia hanya sejauh 3 mil dari garis pantai ketika air pasang surut . Dapat dibayangkan Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Banda dan laut lain serta selat selat diantaranya yang memisahkan pulau pulau menjadi perairan internasional.

Peta garis kepulauan Indonesia, Deposit oleh Republik Indonesia pada daftar titik-titik koordinat geografis berdasarkan pasal 47, ayat 9, dari Konvensi PBB tentang Hukum Laut Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung berapi and 130 di antaranya termasuk gunung berapi aktif.

1. Batas laut Berdasarkan atas hasil konvensi hukum laut internasional yang telah disepakati oleh PBB pada tahun 1982, batas negara Indonesia terdiri atas tiga jenis, di antaranya: Batas teritorial; Merupakan batas yang dihitung dari sebuah garis dasar yang memiliki jarak 12 mil ke arah laut.

3 Pembagian Wilayah Laut Indonesia. Sejumlah warga Sebatik Mengail ikan di dermaga perbatasan yang hany berjarak 1 kilo dari ambang batas laut antara Indonesia Malaysia Sabtu (03/09). Berbagai ikan seperti ikan tembang, ikan ekor kuning dan ikan kulli bisa warga Sebatik dapatkan dengan sangat mudah. (Kontributor Nunukan, Sukoco)

Berdasarkan hukum laut internasional yang disepakati PBB tahun 1982 di Montego, Caracas, berikut ini adalah gambar pembagian wilayah laut menurut konvensi hukum laut PBB. Batas luar wilayah lautan Indonesia dibedakan menjadi tiga macam, yaitu zona laut teritorial, zona landas kontinen, dan Zona Ekonomi Ekslusif.

Sebelum deklarasi Djuanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939). Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai.

HUKUM LAUT.pdf. HUKUM LAUT PERTEMUAN KE 5 Garis pangkal lurus kepulauan (archipelagic straight base line) merupakan garis pangkal yang digunakan untuk menentukan batas-batas wilayah dari suatu negara kepulauan. Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan hak bagi Negara kepulauan untuk menarik garis pangkal kepulauan sebagaimana diatur oleh Pasal 47 ...

Tanya Jawab Soal Hukum Laut. Perairan Pedalaman: perairan yang terletak pada sisi darat garis pangkal laut teritorial. Laut Teritorial : Daerah perairan laut yang ditentukan mempunyai lebar tidak melebihi 12mil laut di ukur ke arah laut dari garis pangkal laut territorial. Zona Tambahan: suatu wilayah yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut ...

UU 32 tahun 2014 tentang Kelautan menggantikan dan mencabut UU 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Undang-Undang Kelautan saat ini memiliki aturan pelaksanaan dibawahnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, Perpres 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, Perpres 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan …

Pengakuan wilayah laut Indonesia memiliki dinamika yang panjang dari mulai zaman kemerdekaan sampai terbentuknya hukum laut Internasional. Awal kemerdekaan kekuasaan Indonesia sangat sempit yaitu berdasarkan keputusan Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie (TZMKO), wilayah laut Indonesia, hanya 3 mil dari garis batas pantai pulau.

Dengan posisi tersebut, maka peta perlu diupdate sehingga aparat keamanan dan penegak hukum dari TNI AL, Bea Cukai, KPLP, akan mudah melakukan patroli di sana karena sudah jelas,tambahnya. Untuk memperoleh hasil final tersebut, Havas mengaku kementerian dan lembaga terkait telah melakukan pertemuan internal selama enam kali sejak tahun 2016.

Indonesia adalah negara kepulauan yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Batas wilayah laut Indonesia pada awal kemerdekaan hanya selebar 3 mil laut (jangkauan terjauh tembakan meriam kapal pada saat itu) dari garis pantai (Coastal …

Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja, adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI.. Sebelum deklarasi Djuanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu …

Untuk menegakkan kedaulatan dan hukum di wilayah yurisdiksi Indonesia diperlukan penetapan batas-batas laut secara lengkap. Penetapan batas ini dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Laut Internasional, yang diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui UU No 17 tahun 1985.